Sudah menjadi rahasia umum, bila keberadaan wartawan, adakalanya disegani bahkan ditakuti oleh pihak birokrat. Kondisi ini sering kali dimafaatkan wartawan nakal, yang justru melakukan pemerasan dengan dalih "perlindungan" atas nama baik institusinya.
Demikian dikatakan, Wakil Ketua Dewan Pers Sabam Leo Batubara. Dia menilai, saat ini wartawan Indonesia masih banyak yang berprofesi ganda, selain menyampaikan berita, di juga jadi tekang peras.
"Seperti dibilang wartawan senior Rosihan Anwar, 80 persen wartawan saat ini bekerja sebagai tukang peras," Katanya dalam sebuah workshop yang digelar LBH Pers, di hotel Inna Muara, Jalan Gereja, Kota Padang,Sumbar, Sabtu (13/6/2009)
Parahnya, lanjut Leo, yang kena peras juga enggan melaporkannya kepada aparat hukum, bahkan mereka terkesan membiarkan begitu saja perlakuan tersebut. Padahal, kata dia, seharusnya hal itu segera ditindaklanjuti agar bisa diadili sesuai hukum.
"Ini karena ada sesuatu juga, hingga tidak mau melapor pada kejaksaan, karena yang diperas, itu tukang peras juga," ujarnya. Hingga saat ini, menurut Leo, ada sekira 2.000 jurnalis yang melakukan pemerasan itu.
"Namun yang terjadi hanya masalah pemberitaan citra buruk yang diberitakan kemudian yang merasa dirugikan lansung melapor, padahal itu sudah benar terjadi, seperti kasus prita dan kasus-kasus lainnya," terangnya.
Dalam kesempatan itu, Leo meminta kepada aparat baik hukum maupun pemerintahan, untuk tidak menyediakan amplop untuk para wartawan yang dikenal tukang peras itu. "Jangan pernah sediakan amplop untuk wartawan," ujarnya.
Leo juga menyindir persoalan amplop yang marak di kalangan wartawan, adalah akibat minimnya kesejahteraan mereka. "Mereka hanya digaji tidak memenuhi standar upah yang layak, dan karena itu mereka para wartawan terus melakukan pemerasan," pungkasnya.Okezone.com(ded)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar