Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) akan mengevaluasi pemerintah daerah terkait seleksi yang dilakukan pemerintah daerah dalam memilih percetakan soal ujian nasional (UN) yang dinilai menjadi sumber utama kebocoran UN.
Kita sedang mengevaluasi provinsi apakah bisa diberikan kepercayaan atau diambil alih oleh pu
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal ketika ditemui Kompas.com di Kemendiknas, Jakarta, Selasa (30/3/2010). Dikatakan Fasli, pihaknya akan mengevaluasi tiap-tiap provinsi apakah bisa diberi kepercayaan kembali dalam memilih perusahaan percetakan atau kewenangan pemilihan percetakan itu akan diambil alih oleh pemerintah pusat.
"Kita sedang mengevaluasi provinsi apakah bisa diberikan kepercayaan atau diambil alih oleh pusat, demi mutu terjangkau. Tapi ingat, kita juga harus memberdayakan daerah juga," katanya.(Kompas.com)
Fasli menyampaikan, pemerintah pusat telah memberikan kepercayaan kepada daerah dalam menyeleksi percetakan sesuai syarat-syarat percetakan yang mampu menjaga rahasia negara. Namun kenyataannya, kata Fasli, masalah di percetakan menjadi faktor utama kebocoran UN.
Oleh karena itulah, menurut Fasli, pemerintah daerah diminta pertanggungjawabannya untuk menindak percetakan yang nakal tersebut. "Terhadap semua perusahaan yang bersalah itu, kita mendorong daerah-daerah untuk memberikan sanksi," demikian Fasli.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar